PELALAWAN – Sekoci24. CO Sebuah lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi (0,3 hektare) yang diduga merupakan area Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Mandiri di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, dilaporkan terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut diperkirakan terjadi pada Selasa, 8 September 2026. Meskipun saat ini kobaran api dilaporkan sudah berhasil dipadamkan, sisa-sisa kerusakan lingkungan dan vegetasi yang hangus masih terlihat jelas di lokasi kejadian.
Hingga rilis berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun pihak pengelola lahan.
Desakan Warga Terkait Dugaan Unsur Kesengajaan
Peristiwa ini memicu kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat setempat. Salah seorang warga Desa Sungai Buluh yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan dugaannya bahwa kebakaran ini tidak terjadi secara alami melainkan ada indikasi faktor lain.
“Kebakaran terjadi sekitar tanggal 8 September, 2026.
Lahan yang terbakar diperkirakan seluas sekitar 3.000 meter persegi hangus. Kami menduga ini bukan kebakaran alami. Lahan sudah terbakar, tanaman rusak, lingkungan terganggu.
Harus ada yang bertanggung jawab, bukan dibiarkan begitu saja.
Meskipun api sudah padam, bukan berarti kasus hilang. Kami harap aparat tidak menutup mata dan segera mengusut tuntas,” ujar warga tersebut penuh harap.
Warga mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun langsung melakukan olah TKP guna mengidentifikasi pelaku utama apabila terbukti ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan (land clearing).
Jerat Hukum Berat Bagi Pembakar Lahan
Secara regulasi, hukum di Indonesia mengatur sanksi pidana dan denda yang sangat berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), baik karena unsur kesengajaan maupun kelalaian:
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Jika terbukti sengaja, pelaku diancam pidana 3–10 tahun penjara dan denda Rp3–10 miliar (Pasal 98 ayat 1). Jika karena kelalaian, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar (Pasal 98 ayat 2).
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Pasal 50 ayat (3) huruf d melarang membakar hutan dengan ancaman pidana hingga 15 tahun dan denda Rp7,5 miliar jika area tersebut masuk kawasan hutan negara.
KUHP: Pasal 187 mengatur sanksi hingga 12 tahun penjara untuk pembakaran sengaja, dan Pasal 188 mengatur sanksi hingga 5 tahun penjara akibat kelalaian.
PP No. 4 Tahun 2001: Mewajibkan setiap orang yang mengetahui kejadian kebakaran lahan untuk segera melapor kepada pejabat atau aparat berwenang.
Mengedepankan Prinsip Praduga Tak Bersalah
Meskipun terdapat keresahan dan dugaan dari warga, proses hukum tetap wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Penentuan penyebab mutlak kebakaran memerlukan penyelidikan teknis objektif oleh tim ahli forensik kepolisian dan instansi terkait. Kebakaran bisa saja dipicu oleh faktor alam, kelalaian tidak disengaja, ataupun ulah pihak luar.
Pihak pengelola lahan KKPA Mandiri maupun pihak terkait lainnya juga memiliki hak penuh untuk memberikan klarifikasi, penjelasan kronologi, serta bukti pendukung mengenai sistem pengelolaan tata kelola air dan pencegahan api di area mereka.
Harapan Transparansi Penyelidikan
Masyarakat luas dan pihak media menaruh harapan besar kepada Polsek Bunut, Polres Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup, serta satuan Manggala Agni untuk segera melakukan investigasi yang transparan dan akuntabel. Warga yang memiliki informasi valid, bukti fisik, atau menyaksikan awal mula api juga diimbau untuk tidak ragu melapor guna membantu mempermudah kerja penyelidik.
Kebenaran akan terungkap jika semua pihak saling melengkapi fakta. Tujuan akhir adalah agar kejadian serupa tidak terulang dan keadilan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.”
Tim awak media akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak kepolisian, DLH, maupun pengelola lahan untuk memberikan tanggapan resmi berimbang dalam pemberitaan selanjutnya.
(Tim/Red)
